Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai respons atas penjelasan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI baru-baru ini. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026, disepakati delapan poin percepatan reformasi Polri, salah satunya menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian.
Ditemui awak media di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPRD dan Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran, Kamis (29/01/2026), pria yang akrab disapa Kanjeng ini menilai keputusan tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
“Saya mendukung penuh keputusan ini dan berharap Polri terus menjalankan tugasnya secara profesional,” ujarnya.
Menurutnya, kedudukan Polri di bawah Presiden memberikan otonomi dan independensi dalam menjalankan tugas, sekaligus memastikan akuntabilitas langsung kepada kepala negara. “Presiden dapat memberikan arahan langsung kepada Kapolri agar kebijakan keamanan berjalan sejalan dengan kepentingan nasional,” tambahnya.
Paisaludin juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami akan terus mendukung Polri dan berharap institusi ini semakin meningkatkan kinerjanya demi kondusivitas masyarakat,” katanya.
Sikap terbuka Paisaludin tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Pesawaran dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan institusi kepolisian.
(Red)
Tags
#Pesawaran