Indonesiabicaranews.id, Rabat РPemerintah Belgia kembali menyampaikan dukungannya terhadap Inisiatif Otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Pr̩vot, dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Senin (2/3/2026).
Dalam pernyataan resminya, Prévot menyebut bahwa Belgia memandang inisiatif otonomi yang diajukan Maroko sebagai “dasar yang serius dan kredibel” untuk mencapai solusi politik yang dinilai adil dan berkelanjutan atas sengketa regional di wilayah Sahara.
Menurut Prévot, posisi Belgia tersebut sejalan dengan Deklarasi Bersama yang ditandatangani di Brussels pada 23 Oktober 2025. Ia juga menegaskan bahwa Belgia akan menjalankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan prinsip hukum internasional.
Sebagai tindak lanjut, Belgia berencana melakukan sejumlah langkah diplomatik dan ekonomi. Di antaranya adalah rencana kunjungan resmi Duta Besar Belgia di Rabat ke wilayah Sahara, serta penjajakan kerja sama ekonomi melalui kunjungan perusahaan Belgia dan penyelenggaraan kegiatan dagang oleh sejumlah badan regional.
Pemerintah Belgia juga menyampaikan bahwa yurisdiksi Konsulat Jenderalnya di Rabat mencakup seluruh wilayah Kerajaan Maroko, termasuk Sahara.
Pertemuan kedua pejabat tersebut dinilai menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral Maroko–Belgia. Kedua negara disebut terus mendorong dialog politik dan kerja sama strategis berdasarkan prinsip saling menghormati.
Sementara itu, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangannya terkait perkembangan tersebut. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/3/2026), ia menyatakan dukungannya terhadap komitmen diplomatik Belgia.
“Kami menyambut baik langkah Belgia yang mendukung inisiatif otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko. Kami berharap upaya diplomatik dan kerja sama ekonomi dapat mendorong stabilitas serta pembangunan kawasan,” ujar Wilson.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian konflik regional sebaiknya ditempuh melalui dialog politik yang mengedepankan prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Isu Sahara Barat sendiri merupakan sengketa regional yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian komunitas internasional. Sejumlah negara memiliki posisi berbeda terkait pendekatan penyelesaiannya.
Perkembangan terbaru ini menandai dinamika diplomatik yang terus berlangsung dalam upaya mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak terkait.
(Red)
Tags
#Rabat